Meneropong Sejauh Mana Peran Pemerintah Terhadap Ekonomi Digital Indonesia

Mulai tahun 2015 Industri Digital mulai menjadi sesuatu yang perkembangannya cukup pesat di Indonesia, hal ini juga didorong oleh Pemerintah yang cukup masif melakukan pembangunan Infrastruktur TIK secara menyeluruh. Pembangunan Infrastruktur ini tercermin salah satunya dengan naiknya kecepatan Internet di Indonesia mencapai 200% yang bisa dilihat di Data Statistik berikut :
 
Sumber : databoks.co.id

Hal ini sebenarnya berkaitan dengan keinginan Presiden Jokowi yang menginginkan Indonesia menjadi Negara Ekonomi Digital Terbesar di ASEAN. Sebenarnya, seberapa penting Ekonomi Digital sehingga Presiden seperti menaruh perhatian khusus untuk mengembangkannya?

Pertama, Model Industri banyak yang beralih ke Model Digital.
Dari hal paling mainstream saja seperti kegiatan jual beli sudah menggunakan Model Digital, kemudian pemesanan tiket, pemesanan hotel hingga pemesanan makanan dan transportasi pun sekarang sudah beralih ke Model Digital, sehingga secara tidak langsung Ekonomi Digital terus tumbuh bersamaan dengan berjalannya industri-industri tersebut.

Kedua, Indonesia terlambat Start.
Terlambatnya Indonesia dalam melakukan start dibidang Ekonomi Digital bisa kita lihat dari jangka waktu masuknya Uber ke Indonesia, Uber sendiri di Negara asalnya yaitu Amerika sudah berdisi sejak 2009 dan baru masuk Indonesia periode 2014.
Indonesia bisa dibilang mulai masuk kedalam masa Ekonomi Digital antara tahun 2015-2016 dimana sudah mulai banyak bermunculan E-Commerce baik itu yang berbentuk perusahaan maupun pribadi.

Ketiga, Indonesia masih menjadi ‘penikmat’ bukan ‘pemain’.
Untuk poin ini berkaitan dengan keberadaan OTT (Over The Top) di Indonesia, seperti Facebook, Twitter, Google dan Yahoo. Berdasarkan Data Statistik sejumlah OTT tersebut, Indonesia selalu masuk top 10 dalam jumlah pengguna tapi Indonesia seakan tamu dirumah sendiri, belum ada OTT asli Indonesia yang cukup kuat untuk bersaing.
Padahal dengan jumlah penduduk lebih dari 200juta Indonesia bisa saja membuat sebuah media sosial sendiri seperti yang terjadi di Tiongkok dengan Qzone.

Sekarang biarkan saya menanyakan satu hal, ‘untuk apa mereka(pemain Ekonomi Digital) melebarkan sayap usahanya hingga ke Indonesia?’

Kebanyakan dari kita mungkin akan menjawab, ‘Karena Indonesia merupakan Pasar yang sangat menggiurkan dengan potensi pelanggan baru sekitar 100juta (berdasarkan jumlah pengguna Internet di Indonesia)’. Indonesia menawarkan jumlah keuntungan yang banyak bagi mereka yang mampu membuat masyarakat tertarik terhadap Bisnis mereka.

Jumlah keuntungan yang banyak ini bisa kita lihat berdasarkan StatistikIndonesia mengenai Transaksi E-Commerce di Indonesia selama 5tahun (2014 – 2018) berikut :


Sumber : databoks.co.id

Dari diagram diatas bisa dilihat bahwa Estimasi Transaksi E-Commerce Indonesia hampir menyentuh angka 150Trilliun, jelas bukan jumlah yang kecil untuk ukuran sekarang terlebih kegiatan E-Commerce ini dapat mendongkrak Ekonomi Nasional secara luas, baik itu dengan menciptakan Wirausahawan baru maupun para pekerja di Perusahaan yang bergerak di bidang Ekonomi Digital.


Pemerintah dalam hal ini melalui Kominfo sudah memutuskan Roadmap E-Commerce Indonesia yang meliputi beberapa hal diantaranya : Logistik, Pendanaan, Perlindungan Konsumen, Infrastukrtur Komunikasi, Pajak, Pendidikan dan Sumber Daya Manusia, Cyber Security.
 

Selanjutnya, bagaimana dengan Over The Top?
Silahkan amati Ekonografik berikut ini,



Sumber : databoks.co.id

Dari Ekonografik diatas bisa kita lihat bahwa jumlah tanggungan pajak Google diperkirakan mencapai Rp. 2,4 Trilliun. Angka tersebut didapat hanya dari Google bagaimana jika semua perusahaan diatas ikut disertakan, bisa jadi angkanya hamper mendekati Rp. 10 Trilliun. Jumlah sebanyak itu jelas sangat berarti bagi Pemerintah sebab banyak Program maupun Pembangunan Infrastruktur dapat dilakukan dengan jumlah 10 Trilliun.

Seakan tersadar dengan jumlah tersebut dan belajar dengan beberapa negara yang tercantum pada Ekonografik, Pemerintah melalui Peraturan Menteri (Permen) mencoba mengikat para Perusahaan OTT tersebut dengan mengharuskan setiap OTT tetap untuk menjadi Badan Usaha Tetap (BUT) di Indonesia, dengan begitu Pemerintah mampu mengutip Pajak dari transaksi yang terjadi di Indonesia.

Skema yang diberlakukan dalam aturan tersebut pun bermacam sehingga Pemerintah mendapatkan feedback dari setiap transaksi oleh OTT tersebut yang terjadi di Indonesia tetapi para OTT tersebut juga tetap merasa nyaman untuk melakukan kegiatan bisnisnya di Indonesia.

Selain berusaha mendapatkan fee dari para OTT Global, Pemerintah juga mencoba membangun Start-up yang ada di Indonesia sehingga harapannya bisa menjadi sebuah Perusahaan yang menyerap banyak tenaga kerja dan tentunya berdampak Positif bagi Ekonomi Digital di Indonesia. Seperti yang sudah disebutkan diawal, Pemerintah juga secara massif membangun Infrastruktur guna membangun Iklim Industri Ekonomi Digital yang Layak dan tentunya bisa bersaing secara global.


EmoticonEmoticon